Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo termasuk salah satu tokoh yang menentang
program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menanggapi
hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar Jokowi
menghormati keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat tersebut.
"Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang
sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah
diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya
berharap semuanya loyal," tegas Gamawan, saat ditemui di Hotel Grand
Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (17/6/2013).
Gamawan mempersilakan Jokowi jika mempunyai aspirasi sendiri dapat
diterapkan di Jakarta. Namun BLSM ini, kata dia, adalah program
pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi harus
mendukung progam kompensasi kenaikan harga BBM.
"Kalau ada
aspirasi, mau diterjemahkan di daerah, mau dengan program sendiri,
silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," jelasnya.
Lebih lanjut Gamawan memperingatkan kepada kepala daerah lainnya yang
diusung oleh partai politik penolak kenaikan harga BBM untuk dapat
menghormati program BLSM itu. Karena ketika keputusan BLSM ini
diputuskan, terangnya, maka sebagai gubernur, bupati, dan walikota,
mereka adalah bagian subnasional yang harus menjalankan program nasional
pemerintah tersebut.
"Saya perlu memberikan warning kepada kepala
daerah, karena secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh salah
satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM kita hormati. Tapi
sebagai kepala daerah, dia bagian dari sistem nasional. Dan saya
harapkan ini (kepala daerah) menaati semua," tegasnya.
(okezone/18/6/13)
Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo termasuk salah satu tokoh yang menentang
program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar Jokowi menghormati keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat tersebut.
"Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," tegas Gamawan, saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (17/6/2013).
Gamawan mempersilakan Jokowi jika mempunyai aspirasi sendiri dapat diterapkan di Jakarta. Namun BLSM ini, kata dia, adalah program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi harus mendukung progam kompensasi kenaikan harga BBM.
"Kalau ada aspirasi, mau diterjemahkan di daerah, mau dengan program sendiri, silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," jelasnya.
Lebih lanjut Gamawan memperingatkan kepada kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai politik penolak kenaikan harga BBM untuk dapat menghormati program BLSM itu. Karena ketika keputusan BLSM ini diputuskan, terangnya, maka sebagai gubernur, bupati, dan walikota, mereka adalah bagian subnasional yang harus menjalankan program nasional pemerintah tersebut.
"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah, karena secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM kita hormati. Tapi sebagai kepala daerah, dia bagian dari sistem nasional. Dan saya harapkan ini (kepala daerah) menaati semua," tegasnya.
(okezone/18/6/13)
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar Jokowi menghormati keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat tersebut.
"Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," tegas Gamawan, saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (17/6/2013).
Gamawan mempersilakan Jokowi jika mempunyai aspirasi sendiri dapat diterapkan di Jakarta. Namun BLSM ini, kata dia, adalah program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi harus mendukung progam kompensasi kenaikan harga BBM.
"Kalau ada aspirasi, mau diterjemahkan di daerah, mau dengan program sendiri, silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," jelasnya.
Lebih lanjut Gamawan memperingatkan kepada kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai politik penolak kenaikan harga BBM untuk dapat menghormati program BLSM itu. Karena ketika keputusan BLSM ini diputuskan, terangnya, maka sebagai gubernur, bupati, dan walikota, mereka adalah bagian subnasional yang harus menjalankan program nasional pemerintah tersebut.
"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah, karena secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM kita hormati. Tapi sebagai kepala daerah, dia bagian dari sistem nasional. Dan saya harapkan ini (kepala daerah) menaati semua," tegasnya.
(okezone/18/6/13)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar